Ketahui Peraturan Menteri Keuangan Beserta Tugas Khususnya

  • Whatsapp
Menteri keuangan Indonesia Sri Mulyani (Foto: CNN Indonesia Youtube)

Pemerintahan dalam suatu negara dipimpin oleh Presiden beserta Wakilnya. Selain itu, ada juga jajaran menteri yang akan membantu Presiden untuk mengurus rakyat.

Salah satunya seperti Menteri Keuangan yang akan mengelola urusan keuangan dan kekayaan negara.

Read More

Selain mengelola kekayaan negara, dibuatlah peraturan Menteri Keuangan yang akan membantu pengaturan keuangan tersebut.

Dalam melakukan pekerjaan, Kementerian Keuangan RI menjalankan tugas sesuai dengan Peraturan Presiden. Menteri Keuangan juga didampingi oleh Wakil Menteri Keuangan untuk menjalankan pekerjaannya.

Ingin mengenal Menteri Keuangan beserta tugas dan fungsinya?

Atau ingin tahu seperti apakah peraturan dari Menteri Keuangan dalam mengatur keuangan rakyat? Mari, simak informasi di bawah ini.

Pembahasan Singkat tentang Menteri Keuangan

Menteri Keuangan merupakan jabatan menteri dalam pemerintahan sebuah negara.

Begitu juga dengan negara Indonesia. Menteri Keuangan bertugas untuk membantu Presiden untuk menyelenggarakan urusan negara dalam bidang keuangan.

Dalam menjalankan pekerjaannya, Menteri Keuangan mempunyai tanggung jawab terhadap keuangan dan kekayaan negara. Untuk mempermudah pengaturan keuangan tersebut, diterbitkanlah peraturan Menteri Keuangan.

Selain mempunyai tugas penting dalam menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, Kementerian Keuangan RI juga mempunyai beberapa fungsi.

Berikut ini beberapa fungsi Kementerian Keuangan RI yang dimaksud, antara lain :

  • Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di berbagai bidang keuangan. Seperti penganggaran, perpajakan, bea dan cukai, kekayaan negara, serta pengelolaan pembiayaan dan risiko.
  • Menyusun dan membuat rekomendasi untuk kebijakan fiskal.
  • Mengkoordinasi pelaksanaan tugas, membina, dan mendukung administrasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
  • Mengelola kekayaan negara yang merupakan tanggung jawab Kementerian Keuangan.
  • Menjalankan tugas dan melakukan pengawasan di wilayah Kementerian Keuangan.
  • Melaksanakan bimbingan terkait pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di berbagai wilayah.
  • Menyelenggarakan seluruh kegiatan teknis yang ada di pusat dan juga daerah.
  • Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kompetensi tentang keuangan negara.
  • Memberikan dukungan substantif kepada semua unsur di lingkungan Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan

Untuk mendukung tugas utamanya dalam menyelenggarakan urusan keuangan negara, Kementerian Keuangan menerbitkan beberapa peraturan. Yang pasti, peraturan ini mengatur berbagai urusan dalam bidang keuangan.

Mulai dari perpajakan, pembiayaan, dan lain sebagainya. Berikut ini peraturan dari Menteri Keuangan yang harus diketahui, antara lain :

  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017. Dalam peraturan ini diatur tentang petunjuk secara teknis terkait akses informasi keuangan yang digunakan untuk kepentingan perpajakan.
  • Peraturan Nomor 118/PMK.03/2016. Dalam peraturan ini diatur tentang pelaksanaan pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016.
  • Peraturan Nomor 100/PMK.05/2016. Dalam peraturan ini diatur berbagai pedoman umum tentang penyusunan tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU).
  • Peraturan Nomor 95/PMK.05/2016. Dalam peraturan ini diatur tentang pengangkatan dari Dewan Pengawas (Dewas).
  • Peraturan Nomor 113/PMK.03/2014. Peraturan ini merupakan perubahan dari Peraturan Nomor 36/PMK.03/2007 yang mengatur tentang pajak dari berbagai perumahan. Seperti halnya batasan rumah sederhana, rumah susun sederhana, asrama mahasiswa dan pelajar, dan lainnya yang bebas pajak pertambahan nilai.
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2011. Mengatur besarnya tarif pelayanan yang diberikan Badan Layanan Umum untuk urusan Perumahan Rakyat.
  • Peraturan Nomor 130/PMK.05/2010. Mengatur tata cara penyediaan dan pencairan dana yang digunakan untuk membiayai perumahan.
  • Peraturan Nomor 09/PMK.02/2006. Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan Dewan Pengawas untuk Badan Layanan Umum.
  • Peraturan Nomor 08/PMK.02/2006. Mengatur kebijakan pengadaan barang dan jasa yang ada di Badan Layanan Umum.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006. Dalam peraturan ini diatur tentang persyaratan untuk menetapkan satuan kerja di dalam sebuah pemerintahan.

Pengusulan dan penetapan ini dilakukan untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan di Badan Layanan Umum.

Tugas Khusus dari Menteri Keuangan

Menteri Keuangan bertugas untuk membantu Presiden dalam melaksanakan urusan negara, khususnya dalam bidang keuangan.

Selain itu, Menteri keuangan juga mempunyai beberapa tugas khusus sebagai bendahara dalam sebuah negara. Berikut ini beberapa tugas khusus Menteri Keuangan yang dimaksud, antara lain :

1. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Menjadi bendahara negara membuat Menteri Keuangan harus menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

APBN ini harus disusun setiap tahun untuk dijadikan pedoman dalam melakukan berbagai urusan keuangan. Jadi, dalam melakukan transaksi untuk kepentingan negara, pemerintah harus memperhatikan APBN.

Penyusunan APBN disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan juga kemampuan negara dalam mengelola pendapatan negara.

Pendapatan negara yang dimaksud adalah pajak, hibah, dan penerimaan bukan pajak. Yang pasti, Penyusunan APBN oleh Menteri Keuangan berpedoman pada rencana kerja yang dirancang pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara.

2. Menyusun Kebijakan Fiskal

Terkadang APBD yang telah disusun Menteri Keuangan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Peraturan Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Menteri Keuangan bertugas untuk menyusun kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dapat digunakan negara untuk mengarahkan perekonomian agar lebih baik. Misalnya dengan cara meningkatkan kesempatan untuk bekerja.

Baca Juga: Tujuan Pendidikan Islam Itu Apa Ya? Yuk Kita Bahas

3. Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional

Stabilitas keuangan negara harus selalu dijaga karena berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional. Yang pasti, keuangan negara dapat mempengaruhi stabilitas makro perekonomian negara.

Menjaga stabilitas ekonomi ini merupakan tugas khusus Menteri Keuangan yang bekerjasama dengan lembaga keuangan lainnya.

Perekonomian negara dikatakan stabil jika dilihat dari dua hal. Pertama, dilihat dari kestabilan institusi.

Maksudnya, tidak ada lembaga keuangan yang roboh dan tidak dipercaya oleh masyarakat. Kedua, dilihat dari kestabilan pasar negara. Maksudnya, negara mempunyai kesesuaian antara permintaan dan penawaran.

Demikian ulasan lengkap terkait peraturan Menteri Keuangan beserta tugas khususnya sebagai bendahara negara. Dalam menjalankan pekerjaan pun, Menteri Keuangan harus bekerja sesuai Peraturan Presiden. Yang pasti, tanggung jawab Menteri Keuangan sangatlah besar dalam membantu Presiden mengatur keuangan dan kekayaan negara.

Related posts