Bahas Tuntas Seputar Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia

  • Whatsapp

Di lingkungan pendidikan seperti sekolah, penjaminan mutu pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan karena menyangkut akuntabilitas publik.

Hal ini karena semua lapisan masyarakat baik dari orang tua, masyarakat hingga pemerintah memiliki kepentingan terhadap hal ini. Oleh karena itu, penanganan terhadap mutu pendidikan harus dilakukan sesuai standar proses yang berlaku.

Read More

Pengertian Seputar Penjaminan Mutu Pendidikan

Tidak lengkap rasanya membahas mengenai sistem dan kebijakan mutu pendidikan jika tidak membahas pengertian terlebih dahulu.

Peningkatan atau penjaminan mutu pendidikan pada tingkatan dasar dan menengah merupakan rangkaian proses sistem.

Proses ini meliputi kegiatan mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data yang terkait dengan kinerja kependidikan. Mulai dari tenaga pendidik hingga lembaga beserta program-program kependidikan merupakan rangkaian proses dalam penjaminan mutu pendidikan.

Proses terakhir dari rangkaian proses ini adalah penumbuhan budaya dalam meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Hal ini karena mutu pendidikan tidak hanya diperoleh hanya dengan usaha di awal saja, melainkan harus ada tindak lanjut.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia

Di Indonesia, penjaminan mutu pendidikan yang meliputi sekolah dasar dan sekolah menengah mengacu kepada standar yang diatur pemerintah. Standar yang menjadi acuan dan pedoman penjaminan mutu adalah SNP (Standar Nasional Pendidikan).

Hal ini merupakan ketetapan pemerintah pusat dalam BNSP (Badan Standar Nasional Pendidikan). SNP menjadi standar minimal bagi satuan pendidikan dalam memenuhi, mengelola dan menyelenggarakan pendidikan.

Dalam permen kemendikbud No.28 tahun 2016 mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah mengatur mengenai pedoman dan komponen penjaminan mutu yaitu:

  • Pertama, Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan sistem yang menjadi acuan dalam satuan pendidikan (sekolah) dan dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada didalamnya.
  • Kedua, Standar Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) merupakan sistem yang menjadi acuan eksternal pendidikan yang meliputi pemerintah, badan akreditasi, lembaga, badan standar, dan pemerintah daerah.

Sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan memiliki peran penting dalam menjalankan kebijakan, organisasi dan proses penjaminan mutu.

Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin terwujudnya pendidikan dengan mutu dan memenuhi standar minimal dari SNP. Sistem penjaminan mutu dilakukan dengan prinsip mandiri, terstandar, sistematis, akuntabel, transparan, terintegritas, holistic dan berkelanjutan.

Kebijakan Penjaminan Mutu Pendidikan

Setiap individu dalam suatu Negara tentu mengidam-idamkan terlaksananya pendidikan yang memiliki kualitas mutu yang baik. Semua komponen masyarakat menginginkan hal tersebut agar anak-anak mereka bisa memperoleh pendidikan terbaik dan memiliki daya saing kuat dalam kehidupan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah melakukan beberapa perubahan dengan mengeluarkan konstitusi yakni  UU No.20 Tahun 2003. Dalam perubahan ini pemerintah menekankan untuk mengubah sistem pendidikan menjadi demokratis dan desentralisasi.

Hal ini membuat pemerintah daerah memiliki porsi yang besar dalam mengatur pendidikannya. Pemerintah daerah juga perlu melakukan pengendalian mutu pendidikan melalui akreditasi, evaluasi hasil belajar serta sertifikasi tenaga pendidik (UU No.19 Tahun 2005).

Saran Peningkatan Mutu Pendidikan

Dalam usaha meningkatkan penjaminan mutu pendidikan maka harus ada kebijakan-kebijakan yang harus ditekankan. Hal ini membuat proses yang dilakukan bisa berjalan secara optimal dan menemui jalan terbaik untuk mewujudkan tujuan Negara.

1. Kementerian Pendidikan dan Budaya

Meskipun kebijakan-kebijakan sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk lembaga pendidikan formal maupun nonformal masih banyak masalah yang muncul.

Sering didapati data-data yang tidak relevan dengan kondisi sebenarnya di lapangan dalam hal ini satuan pendidikan.

Padahal lembaga pendidikan sebagai akuntabilitas public memiliki peran besar untuk mengetahui kualitas dan akreditasi sekolah.

Untuk itu lembaga pendidikan seperti Kemendikbud perlu memastikan bahwa masyarakat mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kualitas sekolah melalui akreditasi. Hal ini dilakukan melalui maksimalisasi peran Badan Akreditasi Sekolah dalam melakukan tugasnya.

2. Dinas Pendidikan Provinsi

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah memiliki tugas untuk melaporkan hasil akreditasi sekolah serta rekomendasi yang menjadi dasar tindakan selanjutnya. Laporan ini diserahkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Kantor Wilayah Departemen Agama, serta LPMP.

Dari hasil tersebut pemerintah provinsi dapat menjadikannya sebagai acuan dalam mengambil tindakan lanjutan. Serta membuat kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Beberapa lembaga pendidikan hanya mementingkan untuk mendapatkan sertifikat dibanding akreditasi untuk sekolah. Ini juga bisa dikatakan bahwa satuan pendidikan tersebut tidak semuanya mementingkan kualitas mutu pendidikan.

Mengenai hal ini sudah banyak ditemui beberapa kasus dimana data-data dalam instrumen akreditasi merupakan data fiktif. Harusnya seluruh komponen sekolah bekerja sama dalam meningkatkan layanan dan kinerja organisasi.

Hal ini membutuhkan pengawasan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota agar proses akreditasi dilaksanakan dengan baik. hasil akreditasi ini dapat menjadi acuan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bersama pihak terkait dalam mengambil tindakan untuk meningkatkan mutu pendidikan daerah.

4. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah

BAN-S/M merupakan badan evaluasi yang memiliki peran besar dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah/madrasah. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh BAN-S/M merupakan tolak ukur kualitas pendidikan dari satuan pendidikan serta pedoman pemerintah dalam mengambil tindakan lanjutan.

Pentingnya hasil evaluasi yang dilakukan oleh BAN-S/M, perlu adanya perbaikan secara continue. Dengan peraturan kemendikbud agar satuan pendidikan siap menghadapi akreditasi.

Selain itu diperlukan juga tim asesor professional yang telah melalui seleksi ketat dan mengantongi sertifikasi asesor resmi. Pembatasan umur tim asesor  (minimal dan maksimal) juga perlu dilakukan karena tim asesor memiliki kerja yang berat.

Baca Juga: Mengenal Lebih Dalam Teknologi Ramah Lingkungan Demi Mencegah Kerusakan Alam

5. Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

Banyaknya data-data yang tidak valid saat pengisian instrumen dan tidak sesuai dengan SNP membuat BAP perlu mengambil tindakan. Perlu diadakan pelatihan asesor yang sesuai dengan standar BAN-S/M.

BAP-S/M sebagai badan yang menetapkan hasil akreditasi perlu memperhatikan bahwa akreditasi sekolah/madrasah. Harus benar-benar menggambarkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut.

Nah itulah informasi seputar penjaminan mutu pendidikan mulai dari pengertian, kebijakan dan sistem yang berlaku.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan maka diperlukan kerja sama dari berbagai pihak karena pendidikan yang bermutu adalah impian semua warga Negara.

Related posts